Aturan Main Pemodal Fintech Segera Terbit Bagian 2

Pertama, mengenai definisi inovasi keuangan digital; kedua, kewajiban mencatatkan diri; ketiga, tentang tempat pengujian perusahaan fintech (regulatory sandbox); keempat, proses pendaftaran dan pengawasan; kelima, kewajiban pelaporan; dan terakhir, perlindungan konsumen dan kerahasiaan data. “Selama ini, yang diwajibkan mendaftar baru peer-topeer lending,” ujarnya. Sedangkan transparansi yang dimaksud mencakup data tentang nasabah peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender).

Wakil Ketua Asosiasi Fintech, Adrian Gunadi, mengatakan telah menyerahkan draf mengenai kode etik fintech untuk pinjammeminjam uang atau peerto-peer lending kepada OJK. Di dalamnya termuat ihwal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. “Ini akan menjadi arahan atau acuan bagi kami dalam menjalankan bisnis ke depan, juga sebagai bentuk perlindungan untuk konsumen,” ujarnya. Khusus pada prinsip akuntabilitas, pemilik fintech juga akan diminta mencantumkan komposisi pemegang saham pengendali atau pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan. Sedangkan perlindungan konsumen bertujuan mencegah terjadinya kejahatan cyber dan pencurian data.

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *